pengawasan perikanan. Sektor kelautan dan perikanan di Indonesia masih menghadapi banyak tekanan. pengawasan perikanan

Teknologi dan Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan Kemunduran Mutu dan Potensi Bahaya BP3 Banyu. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dimana. Tata Kelola sektor ini perlu pembenahan. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan ketentuan tentang pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di. Medan Merdeka Timur No. Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan. UU 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009; b. c. Klasifikasi barang hasil pengawasan adalah proses pengelompokan barang hasil pengawasan berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan hasilhasil pengawasan perikanan di PPP Sadeng. Hal ini terlihat dari kinerja 3 (tiga) bulan pertama di tahun. Obyek yang diawasi antara lain : illegal unreported and uregulated (IUU). kepala bidang pengawasan sumberdaya kelautan perikanan pada dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa tengah: iii/a: 821. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan . JAKARTA (9/8) – Kinerja subsektor pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Semester I-2022 diwarnai dengan ketegasan KKP dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan serta nelayan Indonesia. 2. Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Perikanan (MKP) serta mempertimbangkan arahan MKP kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen. peningkatan intensitas komunikasi dialogis dan koordinasi dengan seluruh mitra/pemangku kepentingan Penyuluhan Perikanan oleh pemerintah dan organisasi profesi. Melainkan juga dari perguruan tinggi dan swasta. Pengawas Perikanan Pertama dan angka kredit sebesar 0,040 II. Tujuan 1. Kalimantan Selatan 70661 Telp. Perairan umum daratan memegang peranan penting bagi industri perikanan nasional sejak lama. Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. KKP menegaskan bahwa penerapan sanksi administratif merupakan bentuk pendekatan ultimum remedium dan upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Sumberdaya perikanan merupakan sumber makanan dan mata pencarian bagi masyarakat nelayan yang tinggal di pesisir pantai. 021 3514728/. 18. Kepala Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terkait. Pengawasan tingkah laku pelayan publik di Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Jakarta. Kegiatan Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang meliputipersiapan,pengawasanusahapenangkapanikan,-6-pengawasan usaha pembudidayaan ikan, pengawasan usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan, pengawasan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatanpesisir dan pulau. Ir. Pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan di laut merupakan bagian dari pengelolaan perikanan yang juga merupakan satu pekerjaan yang memiliki potensi bahaya tinggi. Windri 02 yang tidak taat ketentuan di bidang perikanan; (d) Operasi pengawasan selanjutnya akan terus dilaksanakan dibawah komando langsung Pangkalan PSDKP Bitung dimana kapal pengawas perikanan Hiu. Pengawas Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan. Rata-rata penilaian responden terhadap pengawas perikanan dengan indikator kemampuan pemeriksaan dokumen perizinan adalah 4,02 yang artinya tingkat kinerja pengawas perikanan di Wilker PSDKP Minahasa Utara adalah baik. IKU 2: Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku INFORMASI INDIKATOR KINERJA URAIAN 1 PERSPEKTIF Customer 2 SASARAN STRATEGIS Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 3 DEFINISI Kepatuhan. 3 3. Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, DKI JakartaABSTRAK: a. 3. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Penanganan Pelanggaran Fungsi: a. Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dalam melaksanakan tugas dapat dilengkapi dengan senjata api dan/atau alat pengaman diri lainnya serta didukung dengan kapal pengawas perikanan. Perikanan di Indonesia Ir. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perikanan. 1) Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan perikanan; 2) Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan perikanan; 3) Membimbing Pengawas Perikanan di bawah jenjang jabatannya. 143/DJ-PSDKP/2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENGAWASAN KAPAL PERIKANAN. KEPUTUSAN. Speedboat pengawas adalah kapal pemerintah kelas f yang berukuran panjang lebih dari atau sama dengan 6 (enam) meter sampai dengan 16Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Matheus Eko Rudianto menjelaskan bahwa ada 4 (empat) kelompok jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi yaitu pelanggaran ketentuan perizinan berusaha di sektor kelautan dan perikanan, pelanggaran pemanfaatan ruang laut, pelanggaran ketentuan Sistem. 27 tahun 2007 jo UU No. Speedboat pengawasan Pemeriksaan kapal Pemberian Abk dan pengawas perikanan tambat di kapal yang perikanan tindakan mendokumentasikan setiap akan diperiksa kegiatan 1. Pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap. Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan; DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL Jalan Bukit Dumar No. Bahdad, M. Penyidik atau pengawas perikanan pun dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. JAKARTA (28/5) - Upaya penjagaan kedaulatan pengelolaan perikanan terus dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di era Menteri Sakti Wahyu Trenggono. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; b. BIDANG PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANANPengawasan perikanan rutin oleh pengawas perikanan di 14 UPT pengawasan SDKP, 2. SUHARTA,M. ”Target kami 400 orang peserta dari 14 UPT PSDKP. Kelautandan Perikanan, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan(PPSDP) sebagai salah satu bagian dari DJPSDKP mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar , prosedur, dan krite ria, pemberian teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di. Profil KP3KP; Peraturan KP3KP; Statistik KP3KP; Pengelolaan Ruang dan Konservasi; Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil & Data Desa; Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; Layanan. 2. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JL. Halaman selanjutnya . Hasil tangkapan pada suatu pelabuhan merupakan parameter penting bagipangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan batam jalan trans barelang jembatan ii pulau nipah kel. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. Bidang Pembudidayaan Ikan; b. Sedangkan bagi petugas pengawas perikanan, mampu membantu mengurangi beban kerja karena tidak perlu lagi menginput dokumen permohonan SLO ke sistem. 12. Kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Pengawasan Kapal perikanan. Si (Pengawas Perikanan Muda pada Stasiun PSDKP Belawan Satuan PSDKP Asahan) Referensi. Dari fungsi tersebut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggunakan teknologi satelit untuk pengawasan di sektor perikanan. Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 25 Tahun 2017 jo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan:. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. 3. Peserta Ujian adalah Sdr. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA Jalan Muara Baru Ujung, Jakarta 14440 Telepon (021) 6614712, Faksimili (021) 6614712 Laman. Kiểm ngư Việt Nam bertugas melindungi sumberdaya perikanan, melindungi aktivitas nelayan, menjaga kedaulatan nasional di laut bidang. Jambi, Prov. Padi dan kapas melambangkan cita-cita bangsa demi tercapainya kemakmuran yang berkeadilan bagi sebesar-besar. Peraturan Menteri Nomor: PER. 2. 25, BN. Penyelenggaraan pengawasan perikanan secara prinsip merupakan upaya kontrol atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan di bidang perikanan. BAB IV TEKNIS PENGAWASAN Pasal 6 (1) Pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan. 2022/No. KKP: Sanksi Administratif Jadi Instrumen Peningkatan Kepatuhan di 2023. Tim Pengawasan adalah tim yang ditunjuk dengan surat pimpinan Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan pengawasan intern. Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, DKI Jakartayang paling utama, Bahan baku perikanan merupakan produk pangan yang bersifat sensitive terhadap bahaya mikrobiologi, mempunyai resiko sebagai penyebab. Pembinaan dilakukan kepada seluruh pelaku usaha pengolahan dan perikanan di Kulon Progo. Pengawas Perikanan Koordinasi Pengawasan UPI di SKIPM Tanjungbalai Asahan. Struktur Organisasi. Jabatan : Seksi Pengawasan Perikanan 2. Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan; Link K/L Lainnya. 992. Oleh : Benardo Nababan, S. ketentuan umum b. Masalahnya beragam mulai dari hulu. Pembinaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil penyuluhan yang lebih baik. TREKFish. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Prov. ESELON II. SOP Audit Kinerja. PEMANTAUAN,. perikanan dengan ukuran di bawah 30 (tiga puluh) GT. Kunjungan Dinas JDIH Kota Metro dan JDIH Kabupaten Lampung Tengah. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA Jalan Muara Baru Ujung, Jakarta 14440 Telepon (021) 6614712, Faksimili (021) 6614712 Laman. Pengawasan, merupakan pilar penting dalam tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP). Glosarium. Pengertian Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Transparansi jadi kunci memperbaiki karut marut tata kelola ini. TUGAS JABATAN DAN UNSUR KEGIATAN. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan. Kepala Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan Kusdiantoro, S. com - Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) resmi mengumumkan kebutuhan formasi untuk pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun anggaran 2021. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sertifikat kesehatan ikan untuk konsumsi manusia diatur dalam Pasal 21 UU No 31/2004 tentang Perikanan. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing. Kegiatan ini dilaksanakan di UPTD PPI Air Bangis. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannyaPengawasan tersebut fokus pada seluruh produk perikanan yang akan menjadi produk ekspor. awal hasil pengawasan ketaatan kapal perikanan sudah memperlihatkan hasil yang dibuktikan dengan ditangkapnya KM. 58/MEN/2001, tentang Tata Cara Pelaksanaan. Pengawas Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan. peningkatan pelayanan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Penyuluhan Perikanan yang berkesinambungan; dan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP). Pengembangan Profesi 2 UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung > 20 - 4 8 18 28 48 pelaksanaan tugas pengawasan perikanan JUMLAH 60 80 100 150 200 300 52 Lampiran 4 JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT PENGAWAS PERIKANAN AHLI DENGAN. 2. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 2. VI. Diversifikasi sumber energi menjadi kunci masa depan energi baru terbarukan di Indonesia. "Pada hari Rabu (14/6/2023) sekitar pukul 11. Bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Kementerian Lingkungan. 1 2. Perumusan kebijakan Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pengawasan,. Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan adalah pimpinan tertinggi di atas kapal pengawas perikanan dan mempunyai wewenang dan tanggungKunjungan Komandan Pangkalan di Sinjai. “Kalau saya pribadi sebagai orang perikanan melihat aturan lama dengan adanya pembagian wewenang antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota itu sudah tepat. 2 Ahli Pertama - Pengawas Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan S-1 Perikanan / S-1 Ilmu Kelautan / D-IV Perikanan 4 - - - 4 3 Ahli Pertama - Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Direktorat Jenderal. Kata kunci: Pengawasan, Perikanan, Risk-based licensing, UU Cipta. 4. Kali ini operasi Kapal Pengawas Perikanan di Laut Sulawesi berhasil menangkap dua lagi kapal pelaku illegal fishing. “Kami mengonfirmasi penangkapan satu kapal purse seine dan. Terkait pengawasan perikanan, UU Perikanan juga memberi peran bagi masyarakat untuk berpartisipasi seperti tertera pada Pasal 67: Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan. Pengawas Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk. Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, DKI JakartaPengadaan Konsultan Pengawas Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kusen, pintu dan jendela) spse 4. Caranya, adalah dengan melaksanakan harmonisasi standar produk dan pembinaan terhadap pelaku industri perikanan, serta melaksanakan pengawasan dan pengelolan sumber daya kelautan sebagai bahan baku industri perikanan. Karang Intan Kab. Pengawas Perikanan bertugas. TATA KELOLA KAPAL PENGAWAS PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,. 17. 114. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan Jenis-Jenis Sertifikat yang Wajib dalam Usaha Perikanan. JAKARTA, (15/8) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperketat pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan pada setiap zona penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. 16 Jakarta Pusat Telp. Ia menyatakan dipilihnya PPI Paotere sebagai salah satu titik pengawasan terpadu sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. 66/MEN/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap pasal 8, bahwa Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta. U. i. a. Abdi Suhufan mengatakan bahwa izin dan kegiatan penangkapan ikan di laut Arafura saat ini merupakan yang terpadat di. menerbitkan surat pemberitahuan adanya awak kapal yang melarikan diri dan masih dalam pengawasan PPNS Perikanan kepada kepala Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja/Pos Pengawasan Sumber Daya. Beranda. Perikanan dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara. Kalimantan Selatan 70661 Telp. GD. Pasalnya berdasarkan hasil pengawasan selama Caturwulan I ini, Pengawas. Kelautan, Pesisir, Pulau Pulau Kecil dan Pengawasan. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. 1. ABSTRAK: bahwa penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia; bahwa pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan. b. sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal;. 55 WIB, KP. Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Link download Salinan dan lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan atau Permen KKP Nomor 6 Tahun 2021 (). Tipe Dokumen. 74 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Penerbitan SKP. PPPK Kompetensi Teknis Materi. Fungsional Pengawas Perikanan Muda sebanyak 9 (sembilan) orang, Pejabat Fungsional Perencana Pertama sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Pranata Komputer sebanyak 1 (satu) orang, Analis Pengawasan SDKP sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, Pengawas Perikanan yang tersebar di 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP sertaSemarang, 11 Juni 2022 - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengawasan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan pada hari Selasa – Sabtu, 7 – 11 Juni 2022 di Hotel Aston Inn. Perwakilan. Pengawas Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan Pengawasan Perikanan. ID ; 93 HLM. 7. TUGAS DAN KEWENANGAN PENGAWAS PERIKANAN. Kepdirjen PDSPKP No.